Bangsa ini malas dan tak punya harga diri dimata bangsa lain

     Institusi pemerintah dan lembaga negara memang surga bagi para koruptor. Para elite daerah, bila ingin besaran tertentu dana alokasi khusus (DAK) atau proyek daerah tercantum di APBN, harus merapat ke oknum-oknum anggota Panitia Anggaran DPR. Untuk itu, mereka harus membayar fee dengan hardcash (bayar uang tunai di depan). Praktik korupsi di daerah selanjutnya hanya soal waktu. Para elite daerah tersebut mengharapkan “tendangan balik” dari para pengusaha pemenang tender proyek di daerah.

Kontroversi Ruhut Sitompul yang unik dan luarbiasa

Seperti biasanya bukan si Poltak Raja Minyak atau Ruhut Sitompul namanya kalau penampilannya tidak menghiasi berbagai media di Indonesia. Kali ini ini kembali Ruhut menjadi buah bibir masyarakat ketika namanya menghiasi headline media cetak dan media maya ketika namanya di depak dari kepengurusan partai Demokrat. Tapi hebatnya beberapa saat kemudian Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari langsung mengatakan bahwa Partai Golkar kapan pun bisa saja menerima Ruhut Sitompul jika Ruhut memang berkeinginan kembali berkiprah di partai berlambang pohon Beringin itu. Ditambahkannya jika Ruhut mau kembali ke Golkar, Golkar pun tidak akan mempersoalkan kutu loncat pollitiknya. Kehebatan dan keunikan Ruhut dibalik politikus yang controversial, spontan dan keras ternyata merupakan aset berharga bagi partai politik di Indonesia. Namun dibalik keunikan sosok tersebut sebagai ikon politikus kontroversial saat ini menjadi tumbal pertarungan politik tingkat tinggi antara SBY vs Anas

Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ( Gus Dur ) Yang Penuh Kontroversi

 

Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR berhasil memilih Presiden Republik Indonesia yang ke-4 yaitu KH. Abdurrahman Wahid dengan wakilnya Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Gus Dur, ada beberapa persoalan yang dihadapi yang merupakan warisan dari pemerintahan Orde Baru yaitu :

1) Masalah praktik KKN yang belum terselesaikan
2) Pemulihan ekonomi
3) Masalah BPPN
4) Kinerja BUMNPresiden
5) Pengendalian Inflasi
6) Mempertahankan kurs rupiah
7) Masalah jejaring pengamanan sosial ( JPS)

8) Masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama
9) Penegakan hukum dan penegakan Hak asasi manusia (HAM)